Tentang SPBE
SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Visi SPBE
“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi[1].”
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
Misi SPBE
Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:
- Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Tujuan SPBE
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
Sasaran SPBE
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:
- Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.
Tim Koordinasi SPBE
Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Gorontalo maka Gubernur Gorontalo membentuk Tim Koordinasi SPBE Provinsi Gorontalo. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Tim Koordinasi SPBE Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi[2] SPBE Provinsi Gorontalo terdiri atas:
Pengarah : Gubernur Gorontalo
Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Anggota :
- Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Administrasi Umum
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Inspektur
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Kepala Badan Keuangan
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Sekretaris DPRD
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Pariwisata
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman’
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Pertanian
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra
- Kepala Biro Hukum
- Kepala Biro Organisasi
- Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Biro Umum
- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Kepala Badan Penghubung
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
- Ketua : Kepala Biro Hukum
- Anggota :
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum
Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi
Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
- Ketua : Kepala Biro Organisasi
- Anggota :
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah Badan Keuangan
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi
Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda
Fungsional Manggala Informatika
Kelompok Kerja Manajemen SPBE
- Ketua : Inspektur
- Anggota :
Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
Kelompok Kerja Layanan SPBE
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Anggota :
Sekretaris Inspektorat
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kepala Bidang Pengelola IKP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie