
Dalam era transformasi digital dan keterbukaan informasi, ketersediaan dan akses terhadap data geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pengambilan kebijakan berbasis wilayah. Pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang terintegrasi dan efisien.
Geoportal PALAPA merupakan salah satu wujud nyata dari upaya tersebut. Aplikasi ini dirancang sebagai platform berbagi dan pengelolaan data geospasial antar instansi dalam jaringan simpul informasi geospasial nasional. Sejak pertama kali diluncurkan, PALAPA telah mengalami berbagai penyempurnaan dan kini telah mencapai versi 5.0.
PALAPA versi 5.0 hadir dengan pendekatan yang lebih modern, aman, dan terstandarisasi. Dibandingkan versi sebelumnya, versi terbaru ini membawa peningkatan signifikan dalam hal aksesibilitas, interoperabilitas, serta keamanan data. Fitur-fitur baru ditambahkan untuk mendukung peran Admin, Produsen Data, dan Wali Data secara lebih efektif dalam tata kelola data geospasial. Pengembangan ini dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menyatakan bahwa informasi geospasial dasar dan tematik harus dikelola secara terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai pihak.
Selain itu, pengelolaan simpul jaringan informasi geospasial juga didasarkan pada:
• Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menegaskan pentingnya standardisasi data, termasuk data geospasial, untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.
Dengan hadirnya petunjuk penggunaan ini, diharapkan para pengguna, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan fitur-fitur baru dalam Geoportal PALAPA versi 5.0 secara optimal, sehingga mendukung terciptanya ekosistem data geospasial yang lebih baik dan bermanfaat luas bagi pembangunan nasional.