¶ Pendahuluan
Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
Selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memiliki pola agar dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi di Pemerintah Daerah. Pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi di Pemerintah Daerah dari domain Proses Bisnis, domain data dan informasi, serta domain Layanan SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek TIK melalui domain Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, domain Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, dan domain Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
¶ Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur SPBE terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:
- referensi arsitektur proses bisnis;
- referensi arsitektur data dan informasi;
- referensi arsitektur layanan SPBE;
- referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- referensi arsitektur infrastruktur SPBE;
- referensi arsitektur keamanan SPBE.
Sedangkan Domain Arsitektur SPBE juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:
- domain arsitektur proses bisnis;
- domain arsitektur data dan informasi;
- domain arsitektur layanan SPBE;
- domain arsitektur aplikasi SPBE;
- domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- domain arsitektur keamanan SPBE.
Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada dibawah ini. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus- putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).
¶ A. Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis
Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Keputusan Gubernur Nomor Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Gorontalo, Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi Perangkat Daerah berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.
Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan di internal Pemerintah Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi di internal Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, dengan tidak membedakan Perangkat Daerah yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.
¶ 1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:
- sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Domain arsitektur proses bisnis terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta mendefinisikan layanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
¶ B. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi
Pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.
Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.
¶ 1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:
- data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.
¶ C. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE
Dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (benefits) untuk para penggunanya.
Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/G2G, Government to Employee/G2E).
¶ 1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:
- domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Penghilangan duplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar unit kerja dalam Pemerintah Daerah, yang terbentuk dari domain proses bisnis, dilakukan dengan berbagi pakai aplikasi.
¶ D. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE
Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);
- tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
- standardisasi(teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses). Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur aplikasi SPBE.
¶ 1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:
- domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), ymg menjadi struktur di tingkat nasional;
- area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi- fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.
Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.
Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
- terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE.
¶ E. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE
Arsitektur infrastruktur SPBE Pemda, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemda dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- pusat komputasi dan data terpusat;
- kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
- penggunaan teknologi virtualisasi;
- pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (hardware/software/netware) secara optimal;
- kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
- dukungan terkait media jaringan yang beragam;
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
- kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.
Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur infrastruktur SPBE.
¶ 1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional. Substansi infrastruktur SPBE Pemda diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
Pemerintah Daerah memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.
Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.
Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:
- harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- berbasis standar umum (open standard); dan
dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE.
Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki.
¶ F. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE
Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Pemda dan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.
Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.
¶ 1. Struktur Arsitektur Keamanan SPBE
Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:
a. domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
¶ 2. Keterkaitan Antar Domain
Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.
Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah. Untuk penerapan keamanan SPBE, unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.
